Mataram - Reportase7.com


Kebijakan Sekda Pemprov NTB, H Lalu Gita Ariadi yang berencana mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) membeli tiket MotoGP mulai ramai diperbincangkan. Wacana itu pun ditanggapi beragam. Ada yang menolak, ada pula yang mendukung.

Seperti yang ditegaskan Dewan Pembina Gabungan Jurnalis Investigasi (GJI) Nusa Tenggara Barat, Aminuddin SH. Menurut dia, saat ini Indonesia tengah diperbincangkan di Dunia internasional. Sebab tahun ini, Sirkuit Mandalika atau Pertamina Grand Prix of Indonesia bakal menjadi tuan rumah MotoGP 2022.

"Semua mata tertuju pada Mandalika, Indonesia. Baik buruknya penyelenggaraan balapan MotoGP perdana di Mandalika, tentu bakal menjadi sorotan Dunia," ungkap Babe Amin sapaan akrabnya. (05/03/2022)

Nama baik Indonesia kata Direktur PostkotaNTB itu, akan dipertaruhkan dalam ajang MotoGP 18-20 Maret 2022 ini. Sehingga dirinya berharap suksesnya event ini agar dapat mengharumkan nama Mandalika Indonesia di mata Dunia.

"Jadi saya rasa, tidak elok jika masalah rencana ASN diwajibkan membeli tiket MotoGP ini dibesar-besarkan," hematnya.

Informasi yang diterima dari Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembanungan Setda Pemprov NTB, Sadimin, ST., MT, SE, Surat Edaran Nomor : 005/001/SAG/UM/2022 menyatakan, "Kepada Seluruh Kepala Perangkat Daerah diminta agar dapat memfasilitasi pembelian Tiket MotoGP kepada seluruh ASN/Karyawan pada lingkup Perangkat Daerah masing-masing, keluarganya dan masyarakat sekitar yang ber-KTP NTB secara berkelompok/kolektif agar masyarakat yang ingin mendapatkan tiket MotoGP dan menonton perhelatan MotoGP dapat terfasilitasi dengan baik".

Kutipan SE tersebut kata Babe Amin, sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat NTB untuk dapat memperoleh tiket dengan mudah.


"Kalimat itu menurut saya tidak mengandung pemaksaan dan harus dibeli oleh ASN. Itu dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang ingin memperoleh tiket melalui OPD yang membeli secara kolektif," tegasnya.

Ketua GJI NTB, Hari Kasidi menambahkan, langkah yang dilakukan Pemprov NTB itu semata-mata untuk menyukseskan event yang berskala internasional di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat.

"Ini adalah upaya meramaikan dan menyukseskan perhelatan MotoGP di Mandalika. Jadi tidak sepenuhnya salah," pungkas jurnalis iNews TV itu menambahkan.


Pewarta : Red
Editor: R7 - 01