Mataram - Reportase7.com



Dinas Perhubungan Provinsi NTB dalam mengurus sarana transportasi darat dalam menunjang MotoGP Mandalika di nilai jelek oleh DPC dan DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB.

Hal ini menjadi polemik bukan tanpa alasan, karena setelah selesai motoGP sejumlah persoalan yang berhubungan dengan sarana angkutan darat yang mempunyai peran penting dalam menyiapkan transportasi untuk mengangkut penonton motoGP ke sirkuit mandalika menjadi korban akibat sistem regulasi yang dibuat Dishub NTB tidak becus.

"Saat ini penanggung jawab dari 65 unit kendaraan roda empat ASK melaporkan bahwa, belum menerima bayaran apapun dari penyedia sarana transportasi yang di rekomendasikan oleh Dinas Perhubungan NTB melalui ASTINDO," ungkap ketua DPD ORGANDA NTB Junaidi Kasum dalam konferensi pers di kantor ORGANDA.

JK sapaan akrabnya menilai instansi terkait (Dishub NTB -red) tidak maksimal bekerja dan menuding tudak bersinergi dengan lembaga yang mempunyai tugas pokok ORGANDA dalam menyiapkan ASK, untuk menunjang kendaraan yang memang telah disiapkan Dishub untuk MotoGP, akan tetapi Dishub dinilai bekerja secara sendiri-sendiri.

"Laporan penanggung jawab atas kedatangan 65 Angkutan Sewa Khusus (ASK) dari luar NTB ini menunjukan kerja yang dilakukan Dishub NTB tanpa koordinasi dengan Kami Organda selaku yang diberika wewenang dalam mengurus ASK," ketus JK. (22/03/2022)


Atas nama DPD Organda NTB meminta agar segera Dishub beserta stekeholder untuk berkoordinasi dengan kami, agar Organda bisa memberikan masukan dan solusi tentang masalah yang membelit pengusaha angkutan dari Malang Jatim ini.

"Jangan sampai masalah mendatangkan kendaraan ini menimbulkan masalah baru dan mengakibatkan nama baik NTB jadi jelek," jelas JK.

Cara kerja Dishub NTB dalam mengatur sarana transportasi darat untuk motoGP ini sudah lama membuat kecewa Organda NTB, dimana Dishub NTB dalam penyediaan unit-unit kendaraan tidak pernah melibatkan Organda, sehingga membuat kecewa DPD dan DPC Organda se-NTB," ketus JK.

"Kekecewaan tersebut selalu diredam dalam-dalam oleh pihak ORGANDA demi terselenggaranya motoGP dengan sekses dan baik. Akan tetapi usai MotoGP muncul masalah ASK yang belum dibayar oleh penyedia yang direkomendasikan Dishub NTB melalui ASTINDO, sehingga pihak  Organda merasa perihatin atas sesama pengusaha angkutan darat.

Sementara itu Hadi dan Mihfatul yang merupakan penanggung jawab (pengusaha) ASK dari Surabaya dan Malang mengeluhkan pihak Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) melalui Official Partner dari ASTINDO bernama Dedi Andryadi yang sampai saat ini belum menyelesaikan pembayaran dan bahkan terkesan menghindar dan setiap dihubungi HPnya selali off.


Adapun perusahaan yang di tunjuk oleh ASTINDO yakni CV Hafiz Jaya Tour, yang beralamat di jalan Klayatan 1/9 RT 05/ RW 12 Bandungrenjosari - Sukun - Malang. Sebagai penanggungjawab atau koordinator dari agen ASK tersebut yakni Kusuma Hadi, Miftahul Hanif dan Anang Istiawan.

"Kami dibuat luntang lantung disini, tidurpun kami sembarang dan kendaraan yang semula kami parkir dihalaman kantor Dishub NTB yang masih satu halaman dengan kantor ASTINDO oleh Kadishub melalui Satpam kami diusir keluar dan akhirnya kami parkir sementara di eks bandara lama di Rembiga," Kusuma Hadi dengan nada sedih.

"Adapun kronoligis kejadiannya bermula saat pihak kami dihubungi oleh Dedi bahwa ASTINDO mau menyewa sejumlah kendaraan untuk dijadikan ASK pada motoGP. Dengan kesepakatan biaya penyeberangan ditanggung bersama, yakni masing masni 50 persen, Kami lantas berangkat Ke Mataram menemui Dedi  dan kami langsung diterima di kantor ASTINDO, bahkan kami dijamu dengan baik dan diberi makan siang saat itu" tutur Hadi.

Setelah melakukan diskusi dengan meyakinkan kepada kami bahwa ASTINDO ini sudah direkomendasi oleh Dishub NTB dan akhirnya terjalin sebuah kata sepakat bahwa, pihak ASTINDO akan membayar DP 50 persen di awal dan sisa 50 persen usai perhelatan motoGP.

"Nah kami sepakat akhirnya kami balik ke jawa untuk mempersiapkan kendaraan yang akan kami kirim ke ASTINDO Mataram," lanjut Hadi.

Setelah beberapa hari kami rutin berkomunikasi dengan Dedi dari ASTINDO dan pada akhir Dedi mentransfer sejumlah uang sebanyak 4 kali melalui Rekening Isterinya dengan total kurang lebih 50 Juta rupiah.

"Jadi saat komunikasi di telpon usai transfer Dedi mengatakan itu sekedar biaya perjalanan, karena kesepakatan kami Dedi yang membiayai datangnya dan kami yang membiayai pulangnya, itupun biaya yang ditransfer oleh Dedi dan istrinya belum cukup sebagai biaya penyebrangan, total biaya penyeberangan kami sekitar 90 juta," papar Hadi di dampingi Hanif.

Namun semenjak keberadaan kami di Mataram sejak tanggal (15/03) DP 50 persen yang dijanjikan pun belum diberikan, kami berkoordinasi lagi dengan Dedi dan akhirnya sepakat sambil jalan beroperasi sambil menunggu DP. Akan tetapi dari mulai MotoGP hingga usai Dedi dan staf  ASTINDO lainnya tidak pernah nongol di kantornya, bahkan Dedi sulit di hubungi sampai saat ini.

"Dedi sendiri sudah tidak bisa kami hubungi, bahkan kami mendatangi kediamannya DD di jalan Soromandi Lawata Mataram, kami hanya ditemui oleh istrinya, ketika kami tanya "pak Dedi kemana bu, jawabnya ooh maaf katanya tadi keluar kedepan sebentar, kata Hadi meniru ucapan istrinya Dedi.

Karena meras ditipu, pihak Agen angkutan mencoba melaporkan ke Polda NTB, namun di sarankan untuk melakukan mediasi atau melayamgkan somasi delu.

Total unit yang di sewakan oleh pihak ASTINDO sebanyak 65 unit kendaraan dengan akumulasi sewa sekitar 600 juta, dan kendaraan tersebut diambil dari tiga konsorsium pengusaha rent car di Jatim.

"Karena kami harus pertanggungjawabkan dengan pemilik mobil, dan kami merasa ditipu oleh pihak ASTINDO, maka kasus ini kami lapor ke pihak yang berwajib berwajib,  dan kami melapor juga ke DPD ORGANDA NTB," ujar Hadi.

Ditempat yang sama, ketua DPC Organda Lombok Timur Tahir Royaldi mendesak Gubernur, agar segera mengganti Kadishub NTB, yang di nilai tidak becus bekerja.

"Kadishub NTB ini kami nilai gagal total dan terkesan membela diri, bukan hal ini kesalahan fatal yang dilakukan, namun banyak persoalan lain yang belum tuntas dilaksanakan, kami kecewa dan sekali lagi kami desak Gubernur untuk segera mencopot mantan kadis Pariwisata NTB ini," cetus Tahir Royaldi dengan nada menggebu-gebu didepan para pelaku usaha angkutan dari Malang dan Surabaya.

Sementara HL. Basir ketua DPC Organda Lombok Tengah, menyuarakan hal yang sama dengan ketua DPC Organda Lombok Timur, agar Kadishub NTB segera di copot dari jabatannya, karena di nilai tidak mampu bekerja.

"Kami mewakili pengurus Organda Loteng mendesak Gubernur NTB agar segera mencopot Kadishub NTB, atau sebaiknya HL. M. Faozal segera mengundurkan diri secara pribadi demi kebaikan bersama," pinta HL Basir.


Terpisah, Kadis Perhubungan NTB HL. M. Faozal, saat dihubungi via WaatShapp mengaku tidak tahu menahu tentang masalah ini dan ASTINDO, bahkan tidak mengenal sama sekali atas nama Dedi, dan mengaku tidak pernah tahu kalau ASTINDO menyewa kendaraan dari Malang dan Surabaya seperti yang disebutkan.

"Dinas tidak tahu menahu urusan sewa menyewa ,dan tidak ada hubungan dinas dengan saudara dedi dan Astindo di masalah transport malang ini," timpalnya.

Saya baru tadi bertemu perwakilan sopir angkutan ini dan saya minta dia keluar dari halaman dinas perhubungan, kata Kadishub.

Namun Kadishub dalam keterangannya mengakui memfasilitasi stiker kepada semua kendaraan yang di sewa oleh pihak  ASTINDO.

"Dinas perhubungan hanya memfasilitasi setikernya ...dan itu akses masuk ke parkir timur dan parkir barat ..data nya ada pada kabid angkutan .dan tidak ada kaitan nya dengan duit, jawab Faozal lewat via WhatsApp.

"Itu bukan ranah kami jadi kami sendiri tidak tau menahu persoalan ini," punkas Faozal saat di telfon oleh salah satu wartawan.


Pewarta : Red
Editor : R7 - 01