Mataram - Reportase7.com



Jelang perhelatan MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, sejumlah fasilitas penunjang telah di kebut demi suksesnya event Akbar berskala internasional tersebut. Tak ketinggalan fasilitas penyedia angkutan penonton yang yang kini menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan pelaku usaha angkutan yang ada di NTB.

Diketahui bahwa jasa angkutan yang telah di tender oleh Kementerian Perhubungan RI (Kenhub RI) dipersoalkan oleh pelaku usaha angkutan di Lombok terutama dari Organda, dimana Dua perusahaan telah menjadi pemenang angkutan untuk mengangkut penumpang di lima Zona pada perhelatan MotoGP bulan Maret ini.

Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum (JK), angkat bicara soal undangan rapat  yang disampaikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terkait persiapan menjelang MotoGP. Dimana di dalam undangan itu, tercatat, ada dua perusahaan.

Dimana kedua perusahan itu diduga sebagai pemenang tender penyediaan dan pengiriman bus, serta kesiapan angkutan bus Shutle untu trayek di Lima Zona. Yaitu perusahaan PT. Sima Megantara Surya dan PT. Lumbung Kreasi Bersama.

"Padahal Sampai dengan saat ini, kami belum dapat informasi tentang pemenang tender. Bahkan mengkomunikasikan kekuatan tranportasi lokal dengan Organda belum ada. Kok ucuk-ucuk ada dua perusahaan asal Jakarta," Sindir JK, Senin (01/03/2022).

Menurut informasi yang diperoleh, kata JK, perusahaan lokal dikhabarkan akan mendapatkan jatah sebanyak 75 unit dari 278 unit. Terdiri dari 27 bus besar berisi 45 sit seharga Rp. 4 juta, bus berukuran medium dengan  30 sit Rp. 3 juta dan Hiace dengan kapasitas 12 sit Rp. 2 juta.

Jika harga dari masing-masing kapasitas shutle bus tersebut diberikan kepada pengusaha lokal, JK memastikan, Organda NTB menolak harga tersebut. Pasalnya, masih ada jumlah anggaran, sesuai tender yang diperkirakan totalnya jauh lebih tinggi dari harga lokal.

Terlebih lagi, kedua perusahaan tersebut akan menyeberangkan moda transportasi bus sendiri, dari Jakarta ke NTB. Tentu akan sangat merugikan para pengusaha moda transportasi di daerah tersebut.

"Mereka harus transparan dan membuka lebar-lebar, berapa sebenarnya harga  tender. Apalagi  dengan event MotoGP tidak mungkin hanya segitu. Pasti dengan standar harga nasional. Kalau masih dengan harga lokal kami akan gelar aksi besar-besaran menolak kedatangan dua perusahaan itu. Kami pun sudah berkoordinasi dengan teman DPC terkait persoalan ini," ancam JK.

Padahal, saat rapat yang digelar belum lama ini, lanjut JK, Marsekal Hadi selaku ketua panitia penyelenggara, sangat menharapkan agar para pengusaha yang bergerak di sektor moda transportasi, bisa mendapatkan manfaat, dari adanya event MotoGP.

"Kami mendesak, kedua perusahaan itu harus terbuka. Kalau harganya Rp. 10 juta sampai Rp. 15 juta per unit, silahkan sampaikan kepada kami. Jangan sampai keuntungan dari harga tendernya tinggi untuk transportasi yang didatangkan dari Jakarta, tapi yang dilempar ke kami hanya harga lokal. Jangan jadikan kambing congok di daerah kami sendiri," tegasnya.

"Kami menekankan kepada Kemenhub dan dua perusahaan ini segera menemui kami dan terbuka soal berapa harga tender yang dimenangkan. Biarkan kami pengusaha lokal yang mencari kebutuhan bus dari luar. Bukan mereka (dua perusahaan, red) yang mendatangkan bus sendiri dari Jakarta ke NTB," sambungnya.

Di sisi lain, JK menyinggung soal kesiapan pemetaan moda transportasi khusus yang diminta pemerintah di setiap titik pintu masuk NTB, menjelang Event. JK pun menyebut, penonton yang datang melalui pintu masuk, kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi.

"Lalu teman yang sudah stand by mau dapat penumpang dari mana?. Sedangkan dua unit kapal besar dengan kapasitas 2 ribu orang, sampai sekarang gak ada penumpangnya. Nah, ini yang menjadi dilema bagi kami," timpal JK.

Sebaliknya, Organda NTB juga mendesak agar pihak ITDC menyampaikan terkait jumlah tiket yang sudah terjual dan meng updatenya secara terbuka. Sehingga jelas, berapa jumlah penonton yang akan datang. Baik melalui moda transportasi udara, laut dan kapal cepat.

Sehingga estimasi jumlah penonton tidak meleset dan merugikan pelaku usaha moda transportasi lokal. "Event MotoGP Ini pertarungan 'merah putih'. Jadi semua stakeholder harus seluruh elemen usaha khususnya Organda NTB. Supaya tidak terkotak-kotak saat mengadakan rapat," tandasnya.


Pewarta : YD
Editor : R7 - 01