(Presiden KPI Pitra Romadoni, SH., MH.)


Jakarta - Reportase7.com



Gerakan Pemuda yang melakukan aksi unjuk rasa terhadap pemerintah adalah sebuah bentuk protes dalam bingkai demokrasi yang harus dijaga dan dilindungi oleh Negara hal tersebut sesuai amanat Undang-undang Nomor No. 9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dan dijamin oleh Konstitusi Negara Republik indonesia sesuai Pasal 28 UUD 1945.

Demikian Presiden Kongres Pemuda Indonesia (KPI), Pitra Romadoni, SH., MH, dalam siaran persnya hari ini, Senin (11/04/2022).

Dijelaskan Doni sapaan akrab Pitra Ramadoni, Kongres Pemuda Indonesia menilai, Protes yang dilakukan oleh para pemuda tersebut adalah salah satu bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Negara, hal tersebut semestinya dijadikan bahan masukan dan evaluasi oleh Pemerintah terkait sikap masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini.

Bang Doni juga menilai, enam tuntutan Mahasiswa berdasarkan informasi yang diterima Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KPI, antara lain:

-Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi,

-Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.

-Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.

-Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.

-Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik Agraria,
Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.

Menanggapi sejumlah tuntutan mahasiswa  tersebut, Kongres Pemuda Indonesia berpandangan bahwa, Presiden Jokowi harus lebih tegas lagi menyikapi siatuasi aktual terkini mengingat pandemi global yang mengguncang perekonomian masyarakat indonesia ditambah harga kebutuhan pokok masyarakat yang semakin melambung tinggi dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkesan, diluar harapan masyarakat sehingga akhir-akhir ini, makin dirasakan sulit oleh masyarakat.

"Ini yang harus disikapi tegas oleh Pemerintah," tegas bang Doni.

Mengenai sikap penundaan pemilu, Kongres Pemuda Indonesia merekomendasikan kepada Presiden Jokowi untuk Tegas mereshuffle menterinya yang dinilai dapat membuat kegaduhan konstitusi, hal tersebut perlu dilakukan untuk meredam kemarahan masyarakat ditengah-tengah masa sulit.

Kongres Pemuda Indonesia juga meminta kepada seluruh mahasiswa, untuk menyampaikan pendapat secara damai dan tidak terprovokasi dengan pihak-pihak lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang illegal, sehingga kemerdekaan menyampaikan pendapatnya terlindungi oleh aparat penegak hukum dan aspirasinya dapat tersampaikan dengan baik.


Pewarta : ILE
Editor : R7 - 01