Kota Bima - Reportase7.com


Keberadaan Desa dan Kelurahan, merupakan ujung tombak dari pembangunan di daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil), Provinsi NTB, menjadikan Lomba Desa dan Kelurahan (LOMDESKEL) sebagai media untuk pembinaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan di daerah.

Demikian pesan yang disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil), Provinsi NTB, Dr. H. Ashari, SH.,MH., di depan Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa dan Ketua TP. PKK Kota Bima  Hj. Elliya Alwaini H.M. Lutfi, SE., saat verifikasi faktual Lomba Desa dan Kelurahan (LOMDESKEL) Tingkat Provinsi NTB Tahun 2022, Rabu di kantor kelurahan Panggi kecamatan Mpunda, Kota Bima. (14/07/2022)

"Desa dan keluran ujung tombak pembangunan di daerah. Maka pembinaannya harus fokus, dilandasi aturan yang jelas dan dievaluasi pelaksanaanya dengan baik," ungkap  Kadis DPMPD Dukcapil,  Provinsi NTB, Dr. H. Ashari, SH.,MH.

Sehingga, untuk mewujudkan Desa Gemilang sesuai ikhtiar Pemprov. NTB, dibawah pemerintahan Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, terwujud hingga tuntas.


Jadi, menurut Azhari bahwa inti dari semua yang diikhtiarkan oleh pemerintah adalah demi mewujudkan kemakmuran dan  kesejahteraan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, membangun dan melawan kemiskinan dari desa, konsepnya sederhana. Memiliki komitmen, konsistensi, ada regulasi, implementasi dan evaluasi.

Apalagi konstitusi negara, terkait pasal 33 UUD, tentang bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakkmuran rakyat, maka kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, untuk menjalankan konstitusi tersebut melalui dana desa yang digelontorkan  setiap tahun untuk pembangunan dan berbagai program didesa.

Untuk itu, dalam LOMDESKEL ini, lanjut Kadis Azhari bahwa ada tiga aspek penilian, yaitu aspek pemerintahan, kewilayahan dan aspek kemasyarakatan. Termasuk juga bukti fisik seperti dokumen, postur desa/kelurahan atau profil. Begitupun aspek kewilayahan seperti batas desa atau kerjasama dan keamanan desa/kelurahan. Hal yang sama juga pada aspek kemasyarakatan seperti kesehatan maupun lingkungan.

"Bidang kesehatannya, kita titikberatkan pada pengelolaan posyandu keluarga, baik makanan tambahan atau pokjanya. Sedangkan bidang pendidikannya memiliki PAUD HI, sekolah jenjang SD hingga Perguruan tinggi. Ini semua bisa dipantau lewat LOMDESKEL," jelas pria kelahiran Lombok Timur ini.

Sementara itu, Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar Landa, menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas kunjugan tim penilai LOMDESKEL.

"Kami siap untuk dinilai, Namun kami tidak berani meminta, namun bila dipercaya kami siap menerima amanat kalau dinilai terbaik,"kata Sekda mewakili Walikota Bima H. M. Lutfi, SE.

Sekda juga menyampaikan bahwa Kelurahan Panggi, memiliki program inovasi Sistem Informasi Kelurahan (Simatik). Ia berpesan agar lurah, staf dan OPD memahami dan melengkapi data pada sistem ini.


"Baru disosialisasikan kepada masyarakat. Termasuk  SIFOKER. yang di gagas Dikes," ujarnya.

Lurah Panggi Kota Bima Bunyamin, S. Pd., dalam paparanya  menyatakan keluran Panggi dengan Luas  3.51 km, memiliki potensi demografi dataran tinggi dan rendah, untuk  pertanian dan peternakan.

"Aspek Kesehatan, berdasarkan rekapitulasi data, di keluran Panggi hanya berisiko stunting. Jadi tidak ada stunting," tegasnya.

Ia berharap kepada Tim penilai yang terdiri dari TP. PKK, Dikes, kesbangpoldagr Provinsi NTB, meberikan kesempatan kepada Kelurahan Panggi,  untuk ikut bersaing ditingkat Nasional.

Pewarta: Red
Editor: R7 - 01