Mataram - Reportase7.com
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) gelar diskusi publik pada Kamis 20 Oktober 2022. Diskusi publik ini mengusung tema Naiknya Harga BBM, Mungkinkah Masyarakat Sejahtera Melalui Subsidi Sosial.
Sekretaris Jenderal DPD KNPI NTB, Aziz Muslim mengatakan semenjak naiknya harga BBM , mahasiswa secara serentak turun aksi karena kebijakan yang ada. Akan tetapi kenaikan BBM ini diganti dengan bantuan subsidi sosial oleh pemerintah. Aziz menyebut kenaikan harga BBM adalah hal yang wajar karena dipicu oleh semakin majunya perkembangan zaman.
"Kalau kita lihat dari apa yang ada di berita yang mengatakan minyak dunia terus naik, itu wajar jika BBM ini naik. Semakin perkembangan zaman maju dan angka ekonomi maju maka wajar harga barang dan harga bahan pokok itu naik. Ini soal naiknya perekonomian atau kurs mata uang dollar. Dengan hal ini kita harus tabayyun kepada pemerintah. Dengan yakin, tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan rakyatnya," kata Aziz dalam sambutan.
"Kita harus memiliki data untuk tabayyun dan menginvestigasi soal naiknya harga BBM. Dan hari ini DPD KNPI NTB memberikan wadah untuk berdiskusi, untuk berdialog," tambahnya.
Kepala Dinas Sosial NTB yang diwakili oleh Sirajul Muttaqin mengatakan pemerintah telah banyak menyalurkan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat.
"Bantuan sosial itu banyak jenisnya, semua jenis itu muaranya adalah kementrian sosial karena ada beberapa juga yang masuk ke dinas tenaga kerja dan lain-lain.
Program PKH itu bersayarat (Bumil, Anak SD/SMP/SMA). Itulah yang dapat program PKH. Bantuan Sosial non Pangan berubah menjadi Bantuan Sosial Pangan yang berbasis E-warung. Ada juga program rehabilitasi rumah layak huni. Terkait dengan subsidi BBM situasi dan kondisi yang sekarang ini adalah imbas dari kenaikan harga BBM. Bahkan untuk menekan harga inflasi daerah." Jelasnya saat menyampaikan materi diskusi.
Lebih lanjut dijelaskan, 554 ribu kepala keluarga penerima manfaat mutlak kuota dari Kementrian Sosial. Bukan ditetapkan oleh dinas provinsi kabupaten kota yang di gelontorkan melalui PT. Pos Indonesia (tunai), tambahnya.
Direktur Binmas Polda NTB, Kombes Pol Dessy Ismail, S. I. K yang diwakili Wakil Direktur AKBP Zamroni, mengatakan dengan adanya kegiatan dialog seperti itu dia mengaku tidak risau karena dengan beradu argumentasi dapat membangun atau mengembangkan ilmu pengetahuan pemuda. Soal naiknya harga BBM, Zamroni menyebut terjadi karena harga minyak dunia yang semakin naik.
"Harga minyak dunia naik otomatis harga naik. 502,4 Triliun ini adalah subsidi yang sangat banyak. Sedangkan sebagian besar penikmatnya adalah masyarakat kalangan menengah ke atas,"jelasnya
"Kita harus menampilkan rasa syukur dan jangan terlalu ingin menampilkan rasa puas. Kita harus mengedepankan stabilitas keamanan. Bila sudah aman insyaallah sejahtera. Agama disandingkan dengan akulturasi budaya. Jika semua tidak boleh maka nagara akan pecah. Dan untuk menjaga agar kemanan ini terus berjalan, maka mahasiswa dan pemuda harus cerdas dengan isu global," jelasnya menambahkan.
Akademisi UIN Mataram Bahwan Al-Gazali, mengatakan negara Indonesia adalah jumlah populasi penduduk yang padat akan memberikan dampak pada mobilitas. Segala aktivitas masyarakat itu membutuhkan BBM. BBM sangat fundamental untuk kebutuhan sedangkan sekarang dialihkan untuk dijadikan subsidi sosial.
"Tidak ada negara manapun yang ingin masyarakatnya sengsara. Dengan kenaikan harga minyak global ini naik, maka BBM lokal pun harus mengikuti harga internasional. Semua negara memiliki problem yang sama.
Disisi lain juga diakibatkan dengan adanya konflik rusia dan ukraina. Maka akibatnya pecahnya pipa itu tidak dapat tersalur secara maksimal. Kalau pemerintah tidak bisa menaikkan beban harga maka harus menaikkan beban subsidi," jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan, masyarakat saat ini sedang berputar dalam pikirannya bahwa pemerintah ini tidak pro masyarakat. Apakah kita boleh berpikir seperti ini, jawabannya boleh. BBM ini adalah komoditi yang harganya dikendalikan oleh negara. Kita tidak bisa melihat secara objektif apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah. Kata sejahtera tidak bisa diukur. Kemkeu menyatakan bahwa dikhawatirkan kenaikan BBM ini terjadi inflasi. Subsidi sosial ini 12,4 Triliun. Sektor kedua adalah pekerja dengan total 16 juta dengan gaji dibawah 3,5 juta. Akumulasinya 9,6 Triliun. Sektor ketiga bantuan transformasi umum biaya 2,17 T ke pemerintah daerah ke pemerintah pusat dengan total keseluruhan 24,17 T, tegasnya menjelaskan panjang.
Pewarta: Hadi
Editor: R7 - 02
0Komentar