Sumbawa - Reportase7.com


Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (DPD LP2KP) Kabupaten Sumbawa bersama Persatuan Angkutan Dam Truck (PADAT) mengadakan aksi protes terhadap pemerintah dan perusahaan yang mengerjakan proyek di wilayah Kecamatan Plampang. (30/11/2022)

Ketua DPD LP2KP Kabupaten Sumbawa Muhammad Sidik, memimpin aksi tersebut meminta kepada kontraktor dan pemerintah agar mengakomodir tenaga lokal dan armada Dam Truck yang ada di wilayah Kecamatan Plampang.

Aksi protes ini tak lepas dari kaitan 13 Bendungan Paket Sumbawa I, yang merupakan 4 titik berada di Kecamatan Plampang dan 1 titik di Kecamatan Labangka pelaksanaan Remedial dan penanganan sedimentasi Bendungan di Pulau Sumbawa tahun anggaran 2022.

Adapun kontraktor pelaksana yakni PT BRANTAS ABIPRAYA dengan pagu anggaran Rp 181. 000.000.000 di nilai tidak transparan serta tidak memiliki partisipasi dalam mengakomodir armada lokal di wilayah Kecamatan Plampang.

Diduga kuat paket pekerjaan tersebut di monopoli oleh oknum subkon, sehingga semua armada yang terlibat dalam paket tersebut di datangkan dari luar Kecamatan Plampang, sehingga armada yang ada di wilayah Kecamatan Plampang menjadi penonton.


"Semua armada yang didatangkan dari luar Kecamatan Plampang agar di pulangkan, kami masyarakat Plampang punya hak yang sama berpartisipasi dan pemberdayaan diri dalam pengelolaan SDA," ungkap Muhammad Sidik.

Muhammad Sidik juga meminta kepada pihak BWS OP V Sumbawa agar melakukan evaluasi ganti oknum pengawas lapangan yang ditugaskan dibagian timur.

"Kami menilai sangat tidak layak dan tidak mampu memberikan solusi setiap persoalan yang muncul di masyarakat, justru membuat suasana semakin gaduh," jelasnya.

DPD LP2KP juga mendesak camat Plampang untuk menyikapi persoalan di wilayah hukumnya, dan meminta kepada Camat Plampang untuk berkodinasi dengan dan menghadirkan pihak PT BRANTAS ABIPRAYA untuk berdialog langsung dengan masyakarat terutama dengan para pemilik armada Dum Truck di kantor Camat Plampang.

"Kami dari aliansi LSM LP2KP Kabupaten Sumbawa bersama PADAT di Kecamatan Plampang meminta kepada pihak PT BRANTAS ABIPRAYA dan BWS OP V Sumbawa untuk turun langsung menemui kami dan masyarakat," tegasnya.

Adapun tuntutan yang dilayangkan oleh LSM LP2KP dan PADAT yaitu:
1. Meminta PT BRANTAS ABIPRAYA untuk mengakomodir armada lokal 50 unit di Kecamatan Plampang
2. Meminta Camat Plampang dan BWS OP V Sumbawa untuk menghentikan armada yang di datangkan dari luar Plampang.
3. Meminta pada PT BRANTAS ABIPRAYA segera mengambil alih semua pekerjaan di subkontrakkan.
4. Meminta pada Camat Plampang dan PT BRANTAS ABIPRAYA untuk meninjau kembali sedimentasi di dekat Bendungan.
5. Meminta pertanggungjawaban PT BRANTAS ABIPRAYA terkait penggunaan BBM

"Jika tuntutan kami diatas tidak di indahkan, maka kami akan terus melakukan aksi dan akan membawa massa yang lebih besar lagi," pungkasnya.

Pewarta: Sayuti
Editor: R7 - 01