Mataram- Reportase7.com
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB gelar dialog kebangsaan bertema "Menangkal Isu Politik Identitas Menjelang Pemilu 2024" di Twa Kawa Coffee, Mataram.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Kapolda NTB yang diwakili oleh Dir Binmas Polda NTB Kombes Desy Ismail S.I.K., Ketua Komisi Informasi NTB, Suaeb Quri, S.Hi, Ketua NETFID NTB, Bahwan Al Ghazali, Pengamat Politik, Dr. Ihsan Hamid, MA.Pol, dan Sekjen DPD KNPI NTB, Aziz Muslim, M.Sos.
Dalam sambutannya Aziz Muslim mengatkan politik Identitas ini tidak boleh disalahgunakan untuk memimpin bangsa.
Ia juga memaparkan bahwa politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut.
Dr. Ihsan Hamid,MA.Pol., selaku Pengamat Politik menjelaskan politik Identitas tidak bisa dihindari, dalam sosiologi tidak bisa dihilangkan. Pemilihan terkecilpun tetap membangun identitiy, lalu yang perlu dibatasi adalah batas bagaimana yang menjadikan identitas digunakan dalam meraih sinergi nilai positif.
Menurutnya identitas politik tidak bisa hilang namun perlu dibatasi, Identitas secara sosiologis tetap ada, namun perlu batasan dalam penggunaan agar tidak loss contol.
Bahwan Al-Ghazali, Selaku Direktur NETFID NTB Menyampaikan, politik Identitas sudah terjadi, bersentuhan dengan budaya dan asas primordial. Ini terjadi dimulai dari individu sampai kelompok. Kepentingan sekelompok elit politik menangkal politik identitas, untuk tidak membentuk kelompok etnisitas atau kelompok tertenntu. Tahun 2017, praktek politik dalam islam konservatif.
“Politik identitas yang sangat seksi saat ini jika menyentuh agama,” tambahnya.
Suaeb Quri, Ketua Komisi Informasi NTB dalam kesempatan yang sama menyampaikan, politik identitas ini sah dalam kontestasi politik, saat ini penggunaan Influencer dan buzzer dalam memperlenalkan issu banyak terjadi. Sehingga fokus kita kali ini adalah dalam basis manfaat, menghempas colak colek caleg impor.
Menurutnya, Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut. Politik identitas tridak bisa dihilangkan, secara sosiologis identitas politik akan senantiasa ada namun bagaimana cara kita untuk membatasi identitas poliitk ini dalam kontestasi politik 2024 mendatang.
Selanjutnya, perlunya edukasi yang baik kepada masyarakat, sehingga politik identitas ini bisa tetap berjalan untuk sistem demokrasi yang sehat namun tidak sampai terpecah belah. Menuju pemilu 2024 harus dipenuhi ide, gagasan, dan pemikiran untuk kemajuan bangsa. Bukan politik identitas yang justru dapat memecah belah bangsa.
Pewarta: Red
Editor: R7-02
0Komentar