Mataram - Reportase7.com


Gubernur NTB didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2023 dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD), kepada 10 Bupati/Walikota dan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), termasuk Kanwil Kemenkumham NTB.


DIPA dan TKD diserahkan secara simbolis kepada 26 satuan kerja Kementerian/Lembaga (K/L), 10 Pemerintah Kota/Kabupaten, dan Pemprov NTB. Kegiatan in bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram Senin, (05/12/2022).

Kegiatan ini meneruskan rangkaian penyerahan DIPA oleh Presiden pada 1 Desember 2022 di Istana negara. Tema yang diangkat adalah “Pemulihan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.

Beberapa hal yang dibahas di Hotel Lombok Raya seperti APBN dan TKD Tahun 2023, serta alokasi anggaran 2023.

APBN 2023 akan fokus pada lima kebijakan utama yakni :
1. Belanja pendidikam dam kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.
2. Penyeleseian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
3. Menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskim dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.
4. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.
5. Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi dan mendukung persiapan Pemilu 2024.

Kemudian untuk alokasi anggaran, Provinsi NTB memperoleh pagu alokasi belanja negara 2023 sebesar Rp 24,479 triliun. Pagu tersebut terdiri dari pagu belanja K/L sebesar Rp 8,248 triliun dan pagu TKD sebesar Rp 16,23 triliun. Secara persentae pagu alokasi negara ini naik sebesar 3,55% atau 84 milyar dibandingkan belanja negara tahun 2022 sebesar Rp 23,64 triliun.

Pagu K/L 2022 sebesar Rp 8,249 triliun dialokasikan kepada 376 Satker K/L. Untul belanja K/L di Provinsi NTB sebesar Rp 8,249 triliun tersebut terdiri dari belanja pegawai Rp 3,082 triliun, belanja barang sebesar Rp 2,906 triliun, belanja modal sebesar Rp 2,240 triliun dan belanja bantuan sosial sebesar Rp 19,729 miliar.



Belanja K/L tersebut tersebar di 10 Kabupaten/Kota dan dilayani oleh 4  KPPN, Wilayah bayar KPPN Mataram terdapat 234 Satker, KPPN Selong 25 Satker, KPPN Sumbawa Besar 50 Satker, dan KPPN Bima 67 Satker.

Secara persentase, pagu alokasi K/L turun sebesar 0,33 persen atau Rp 27 miliar dibandingkan belanja K/L tahun 2022 sebesar Rp 8,276 triliun.

Pada kesempatan tersebut,
Gubernur menyampaikan beberapa pesan dari presiden terkait pengelolaan anggaran di daerah diantaranya, penyaluran anggaran harus cepat dikerjakan, yang mana penyaluran anggaran yang cepat dapat juga mempercepat pembangunan di daerah.

"Anggaran yang dialokasikan segera dipergunakan sesuai dengan aturan, sehingga pembangunan di daerah dapat berjalan lancar," tuturnya.

Selain itu, pesan yang disampaikan adalah mengutamakan produk-produk lokal, Gubernur menjelaskan bahwa, prioritas produk lokal ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

Bang Zul kembali menekankan pesan Presiden terkait investasi, pemerintah diminta untuk tidak menyulitkan investasi di daerah, serta memberikan bantuan apabila ada kesulitan dalam melakukan investasi.

"Tolong jaga Investasi kita, jangan sampai ada birokrasi yang berbelit-belit, ribet, menyebabkan investasi yang sudah ada akhirnya tidak bisa terlaksana di tempat kita," tutupnya.


Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh satker dan kepala daerah segera melaksanakan APBN/APBD Tahun 2023 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertmbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Fitri
Editor: R7 - 01