(Foto: Direktur LSM GARUDA INDONESIA M. Zaini)

 
Mataram - Reportase7.com
 
Melihat semakin dinamisnya dinamika politik daerah menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Sukiman-Rumaksi pada September 2023 mendatang. Beberapa nama santer dibicarakan untuk menjadi Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur.

Beberapa nama yang santer muncul ke publik yaitu dari kalangan birokrasi. Baik yang dari Lombok Timur sendiri seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur Bapak Juaini Taofik.

Ada juga nama-nama dari birokrasi yang saat ini bertugas di propinsi seperti Kepala dinas Sosial Ahsanul Khalik dan mantan kepala Dinas Pertanian Bapak Abdul Gani. Semua nama tersebut merupakan putra terbaik Lombok Timur. (20/07/2023)

Melihat semakin dinamisnya dinamika di masyarakat maupun di Birokrasi Lombok Timur. Maka, dibutuhkan seorang Pj Bupati yang memiliki karakter yang kuat. Agar mampu membawa pembangunan Lombok Timur mengejar indikator-indikator yang selama ini masih tertinggal.

Sebut saja, masalah kemiskinan, masalah Stunting yang masih lumayan tinggi, masih diangka dua digit. Masalah pertumbuhan ekonomi, masalah mendasar lainnya seperti pertanian. Belum lagi masalah di internal birokrasi dan masalah kinerja birokrasi di Lombok timur yang masih rendah.  

Berdasarkah hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kabupaten Lombok Timur pada predikat Reformasi Birokrasi (RB)  2022 memperoleh nilai C, sementara predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2022 mendapatkan nilai B, dan nilai ini merupakan nilai paling buncit dari semua Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dimana sistem ini, merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Salah satu Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM GARUDA INDONESIA) yang aktif dalam menganalisa kebijakan publik yaitu M. Zaini mengatakan bahwa Lombok Timur membutuhkan seorang Pj Bupati yang memiliki karakter kuat. Harus mampu membuat skat-skat yang ada di birokrasi Lombok Timur mencair agar kinerja semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih maksimal.

Untuk itu sebaiknya Pj Bupati merupakan pejabat propinsi. Hal ini akan lebih netral.

“Sebaiknya Pj Bupati Lombok Timur dari pejabat yang berasal dari propinsi atau pusat. Agar lebih netral menjalankan roda birokrasi di Lombok Timur,” ungkap M. Zaini direktur LSM GARUDA.

Jika penjabat Bupatinya dari Propinsi, akan lebih netral melihat kinerja birokrasi. Sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan dan tata kelola pemerintahan akan bisa maksimal. Dalam artian tidak ada tendensi atau kepentingan di dalam birokrasi itu sendiri.

Pengalaman Pj pada periode yang lalu juga sudah membuktikan. Pada periode 2018 yang lalu bisa dijadikan sebuah refrensi yang baik. Artinya dengan ditempatkannya Pj dari pejabat propinsi mampu menyeimbangkan tata kelola pembangunan lebih baik lagi.

M. Zaini juga menambahkan bahwa bukannya pejabat yang dari Lombok Timur tidak mampu, namun jika Pj Bupatinya dari pejabat internal akan cendrung tidak netral dan akan banyak kepentingan.

Selain itu gesekan di internal birokrasi bisa saja terjadi. Dikarenakan kita ketahui bersama sejak awal pemerintahan Sukiman-Rumaksi menjadikan beberapa kubu di dalam birokrasi Lombok Timur.  

Ini semua demi kebaikan pembangunan Lombok Timur. Yang ujung-ujungnya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat banyak. Karena kita menginginkan Lombok Timur menjadi Daerah yang lebih maju lagi. Karena Lombok Timur merupakan rumah kita bersama.

“ini semua demi kebaikan pembangunan Lombok Timur. Dan pada akhirnya demi kesejahteraan masyarakat Lombok Timur,” tutup M. Zaini.

Pewarta: Red
Editor: R7 - 01