(Foto: Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, SE., M. Sc, saat menghadiri rapat koordinasi Percepatan Perhutanan Sosial di Hotel Golden Palace Mataram)


Mataram - Reportase7.com

Balai PSKL Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Kementrian LHK bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi NTB, Kelompok Percepatan Sosial (Pokja PPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Perhutanan Sosial Pasca Terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 pada tanggal 4 - 5 September 2023 bertempat di Hotel Golden Palace Mataram. (04/09/2023)

Kegiatan yang dimotori oleh Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi NTB ini dilaksanakan guna mencapai target-target perhutanan sosial.

Pokja PPS Provinsi NTB sendiri merupakan kelompok kerja tingkat Provinsi NTB yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 522-576 Tahun 2023 tentang Pembentukkan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi NTB Periode 2023-2024.

Adapun maksud dan tujuan diadakannya rapat koordinasi Pokja PPS ini yaitu:

1. Mengidentifikasi Strategi Keberlanjutan Program Perhutanan Sosial.
2. Mengidentifikasi dukungan program dan anggaran masing-masing sektor terkait, serta mengintegrasikan dalan penyusunan Road Map pada program Perhutanan Sosial.
3. Mengoperasionalisasi peran Pokja PPS Dan dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap program PS.

Untuk diketahui, hingga saat ini dari luas kawasan hutan Provinsi NTB yang mencapai 1.071 juta hektare capaian Program Perhutanan Sosial di NTB :

• Luas Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS) di Provinsi NTB : 285.841 hektar.
• Capaian Perhutanan Sosial di Provinsi NTB : 50.345,48 hektar, yang terdiri atas 34.322 Unit Surat Keputusan (SK), Jumlah Kepala Keluarga yang terlibat : 50.345,48 unut SK (daftar terlampir).

Kepala Balai PSKL Wilayah Bali dan Nusa Tenggara Yusup, SP. MSi, mengatakan dalam upaya untuk memaksimalkan peran Pokja PPS, rapat ini merumuskan langkah-langkah konkrit untuk memastikan bahwa peran tersebut dapat dijalankan secara efektif dalam mendukung program Perhutanan Sosial. Selain itu, dukungan penuh dari pemerintah daerah juga menjadi fokus utama dalam rapat ini.

Dengan capaian yang sudah ada dan semangat kolaborasi yang tercipta dalam rapat Koordinasi Percepatan Perhutanan Sosial ini, diharapkan program Perhutanan Sosial di Prov. NTB dapat terus berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, serta berkontribusi dalam pelestarian hutab dan lingkungan yang lebih luas, tandas Yusup, SP. MSi.



Gubernur Bang Zul Dorong Hutan Industri Diperluas


Perluasan perhutanan sosial di Nusa Tenggara Barat diharapkan tidak saja bertambah dan  menggerakkan sektor ekonomi melalui industrialisasi namun secara bersamaan memelihara hutan dengan cara produktif.

"Di negara maju bukan tidak boleh menebang hutan. Tapi ada strategi agar keseimbangan terjaga dan menghasilkan secara ekonomi bagi masyarakat", ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, atau yang akrab dipanggil Bang Zul.

Lanjut Bang Zul, yang utama dari strategi perluasan dan pengelolaan hutan sosial adalah bagaimana menggerakkan semua pihak agar bekerja nyata.

Dari sisi industri, peta jalan industrialisasi yang memanfaatkan lahan hutan dengan produknya dapat secara bersama sama diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat dengan strategi perluasan hutan yang tidak mengurangi namun bahkan melestarikan hutan yang ada.

Rahmat Sabani, perwakilan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) mengatakan sudah ada 82 ribu hektar perhutanan sosial di NTB dari target nasional 285 ribu Ha di tahun 2030.

Ia menambahkan, sepertiga dari kawasan hutan NTB akan dialokasikan untuk pengembangan kawasan perhutanan sosial untuk menjawab persoalan lingkungan dan masyarakat pesisir hutan.

Dalam masterplan kawasan pengembangan hutan terpadu NTB, yang sedang berproses adalah kawasan Mandalika, kabupaten Bima dan Dompu dengan pendekatan mitigasi.

"Nantinya strategi pengelolaan hutan sosial dengan pendekatan industrialisasi akan bersinergi dengan program program dinas," jelasnya.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan kabupaten/kota, Kepala BPSK Jawa, Bali, Nusra, Kadis LHK dan stakeholder non pemerintah lainnya.

Pewarta: Fitri
Editor: R7 - 01