Bima – Reportase7.com
Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy, S. Sos., MM, membuka Rakor dengan menekankan pentingnya sinergitas antara berbagai pihak dalam mencapai tata kelola optimum aspek komunikasi dan informatika.
Rakor Kominfotik se-NTB itu menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan dalam berbagi informasi, bertukar pendapat, dan merumuskan langkah-langkah strategis pada masa setahun ke depan. Dirinya yakin melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, NTB dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Terutama bagaimana NTB ke depan bisa menjadi katalis komunikasi dan jejaring informasi yang sehat di NTB.
“Rakor Kominfotik se-NTB menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan dalam berbagi informasi, bertukar pendapat, dan merumuskan langkah-langkah strategis setahun ke depan,” jelasnya.
Peserta rakor yang hadir, mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang hingga jajaran. Rerata memberikan respons positif. Kepala Diskominfo Kota Mataram Drs. I Nyoman Suwandiasa, MH berkomitmen untuk bersinergi dalam mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi era transformasi digital.
“Tentunya siap berkolaborasi dalam memberikan layanan terbaik untuk masyarakat NTB. Komitmen untuk bersinergi dalam mendukung pengembangan infrastruktur teknologi informasi, peningkatan literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi era transformasi digital,” tuturnya.
Tantangan tak kecil dalam menghadapinya tetapi peluang di era digital juga ada. Sinergitas antara stakeholders menjadi kunci utama dalam mencapai tata kelola optimum komunikasi dan informatika. Dirinya mengajak seluruh peserta untuk berkolaborasi secara aktif dan saling mendukung untuk mencapai visi pemanfaatan teknologi informasi.
Rakor Kominfotik se-NTB itu, diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan kesepakatan bersama dalam meningkatkan pelayanan dan pengelolaan. Dengan komitmen dan sinergi yang kuat, NTB bisa maju sebagai daerah yang unggul dan melaju dalam era digital yang terus berkembang.
SPBE, Implementasi Srikandi dan SP4N Lapor Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah diputuskan pemerintah, termasuk mengimplementasikan persuratan digital melalui aplikasi Srikandi serta membangun Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Penerapannya telah sampai pada pemerintah daerah.
Penilaian SPBE dengan domain dan indikator. Bertujuan memudahkan untuk melakukan studi komparasi praktik baik yang telah dilakukan oleh kabupaten/kota lainnya. Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Yasrul ST., M.Eng menyatakan dengan membandingkan dan mengetahui secara utuh kabupaten/kota yang unggul dalam penilaian pada domain dan indikator tertentu, diharapkan dapat meningkatkan penilaian pemeringkatan SPBE.
“Sebagian besar sudah diatas rata-rata nasional, yang masih di bawah rata-rata nasional adalah Kota Bima, Dompu Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat. Dari data yang dihimpun Domain SPBE paling lengkap diperoleh Kabupaten Sumbawa dengan nilai 3,41. Sedangkan tata kelola dan domain manajemen paling tinggi ada di Kota Mataram dengan nilai 3,47. Dalam Rakor Teknis, dipaparkan persiapan penilaian SPBE pada Bulan Juni 2024.
Adapun tindak lanjut komitmen penggunaan aplikasi Srikandi, Kota Mataram terbukti paling aktif menggunakan Aplikasi Srikandi kemudian disusul Kabupaten Lombok Barat. Fokus ke depan mengintegrasikan satu data daerah dengan satu data nasional, kedepan Command Center akan digabungkan dengan satu data untuk memudahkan integrasi.
Dalam acara yang sama, Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik Provinsi NTB Ari Wahyudin, S.STP.,M.M, memaparkan kondisi pelaksanaan pengaduan layanan publik di kabupaten/kota menjadi pembinaan Provinsi NTB dalam menjalankan SP4N-Lapor. Aplikasi tersebut telah ditetapkan menjadi aplikasi umum. Seluruh instansi bisa menggunakan aplikasi tersebut sebagai aplikasi pengaduan.
Ditambahkannya, pengelolaan pengaduan layanan publik SP4N Lapor mesti dengan indikator kecepatan respons, Ketuntasan, tindak lanjut yang tidak sesuai substansi, tindak lanjut normatif, etika bahasa yang harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, dan perlindungan identitas menjadi prioritas Kemendagri untuk penyelesaian aduan. Rakortek tersebut menjadi motivasi dan panduan kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi NTB dalam mengimplementasikannya.
Jejaring Publikasi dan Keterbukaan Informasi Publik
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah Drs. H. Muhammad bertindak sebagai narasumber Rakor Teknis Bidang Informasi Komunikasi Publik, peraih penghargaan lantaran Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah berhasil membangun kerja sama media publikasi dengan para media.
Dalam arahannya, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM menekankan tiga poin sebagai indikator utama dalam menunjang kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yaitup PPID Utama, Indeks Kemerdekaan Pers dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
"Ada tiga poin sebagai indikator utama dalam menunjang kinerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yaitup PPID Utama, Indeks Kemerdekaan Pers dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Khusus untuk memperkuat publikasi menjadi atensi bersama seluruh bidang IKP Dinas Kominfotik se-NTB," urainya.
Sementara itu, Kepala Bidang IKP Dinas Kominfotik NTB Drs. Harun AlRasyid mengungkapkan kegiatan diseminasi informasi yang baik kepada masyarakat terus diperkuat dengan menghalau isu-isu negatif di tengah masyarakat. Termasuk kegiatan publikasi yang baik antara pemerintah Provinsi NTB dengan media baik cetak, online dan elektronik.
"Selain itu, kami juga mendorong untuk memperkuat kembali kelompok informasi masyarakat yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di kabupaten/kota. Adagium kelompok informasi masyarakat sekarang diganti menjadi komunitas informasi masyarakat," jelasnya.
Dalam Rakor Teknis tersebut, beberapa kepala bidang IKP menyampaikan keluhan, saran dan masukan terkait problem yang dihadapi masing-masing Dinas Kominfo kabupaten/kota. Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Kabupaten Bima H. Suaeb mengungkapkan keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk menunjang kegiatan publikasi yang baik, sehingga desiminasi informasi pemerintah kepada masyarakat belum maksimal.
Langkah Strategis EPSS Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral berperan penting dalam rangka memberikan validitas data serta mengetahui perkembangan aktualnya. Kepala Bidang Statistik Diskominfotik Provinsi NTB Drs. H. L. Sastrawiria,. MM memaparkan langkah strategis dalam rangka persiapan evaluasi EPSS tahun 2024. Pada acara tersebut, diadakan pula bimbingan peserta dalam menyampaikan progres persiapan masing-masing kabupaten/kota terkait EPSS.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Barat, Ahad Legiarto, S.T., M.Eng., memaparkan strategi keberhasilan implementasi EPSS 2023. EPSS bukan sekadar ajang untuk berlomba mencapai nilai tertinggi, melainkan kewajiban pemerintah daerah terkait penyediaan perkembangan data yang diperlukan untuk referensi kebijakan.
“EPSS bukan sekadar ajang untuk berlomba mencapai nilai tertinggi, melainkan kewajiban pemerintah daerah, terkait penyediaan perkembangan data yang diperlukan untuk referensi kebijakan,” jelasnya dalam Rakor Teknis.
Dirinya berharap, pemerintah daerah di Provinsi NTB dapat terus meningkatkan kerja sama dan saling berbagi pengalaman, guna meningkatkan penyelenggaraan statistik sektoral yang lebih baik di masa depan.
Rakor Diskominfo se-NTB diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Provinsi NTB untuk terus meningkatkan kualitas dan keterbukaan data statistik sektoral, mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan efektif.
Katalis Komunikasi dan Keamanan Informasi Untuk merampungkan tujuan besar Diskominfotik NTB, diperlukan partisipasi dan kontribusi multipihak secara profesional melalui kesepakatan kerja sama. Diskominfotik Provinsi NTB berpijak utama pada dua landasan fungsi yaitu diseminasi informasi dan pelayanan publik. Dari dua hal tersebut, diterapkan secara teknis operasional dalam bentuk persiapan jaringan infrastruktur digital, pengelolaan informasi, penyelenggaraan penyiaran secara komunikatif.
Adapun upaya yang perlu dilakukan secara gradual yaitu memanajemen sumber daya tangguh profesional birokrasi serta anggaran berkesinambungan yang memadai.
Kepala Bidang Sandi dan Keamanan Informasi Diskominfotik Provinsi NTB Syafrudin, SH., MH menyatakan pentingnya untuk memperkuat sekaligus memperluas infrastruktur jaringan beserta perangkat proteksi pengamanannya. Dengan demikian, bisa tercipta iklim informasi yang sehat dari waktu ke waktu.
Dalam pada itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB Dr. Najamuddin Amy, S. Sos., MM, dalam penutupan Rakor Kominfo kabupaten/kota se-NTB mengatakan penguatan dan pengembangan gagasan serta pencapaian yang ingin diraih Kominfotik merupakan cara indah mencintai NTB (09/03/2024).
Kominfo sudah saatnya bisa menjadi katalis komunikasi dan pelopor keamanan informasi. Selain itu pula dapat memperluas jejaring informasi sehat sebagai upaya komprehensif menangkal hoaks dan ujaran kebencian. Dalam Sambutannya, Rakor Diskominfo yang diadakan selama tiga hari di kota tepian air mendukung arahan Penjabat Gubernur NTB, untuk memperbanyak agenda kegiatan formal di daerah sehingga dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“NTB menjadisentral lokasi MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) baik di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Tiap ada agenda kegiatan formal, daerah harus siap menjadi tuan yang ramah dan menyenangkan,” ujarnya.
Doktor Najam menyampaikan apresiasi kepada Kadis Kominfotik se-NTB yang hadir lengkap bersama sekdis dan kabid-kabidnya sehinga bisa mengikuti Rakor dan Rakortek dengan antusias. Sekaligus juga kepada tuan rumah Pemerintah Kota Bima. Kawasan Kota Bima dengan masyarakat yang begitu antusias interaksinya, memberikan kesan komunikatif dan dapat diandalkan. Sementara itu Kabid Persandian Kominfo Kota Bima Muhaimin menyampaikan apresiasi dan terima kasih telah memberikan terobosan baru dalam memberikan pandangan mengenai pengelolaan literasi dan teknologi.
Rekomendasi Rakor
Untuk memperkokoh dan melaksanakan peran dan fungsinya sebagai garda komunikasi dan informasi di NTB, Dinas Kominfotik NTB melaksanakan Rapat Koordinasi membahas sinergitas, kolaborasi, dan kerja sama dengan seluruh Dinas Kominfotik se-NTB di Kota Bima pada tanggal 4-6 Maret 2024.
“Kami berharap dengan rakor itu, tersusunnya rekomendasi sebagai pedoman Dinas Kominfotik se-NTB menjalankan program nasional dan daerah di NTB,” kata Hj Erni Suryani, S.Sos., MM, Sekdis Kominfotik NTB yang juga selaku koordinator rakor tersebut.
Dijelaskannya, ada empat aspek yang menjadi fokus perhatian Kominfotik NTB tahun ini. Pertama, berkaitan dengan literasi digital. Kedua, tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Ketiga, soal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Terkait literasi digital, menurut Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., M.M Kementerian Kominfo RI telah menugaskan kepada daerah untuk berupaya meningkatkan indeks literasi digital di masing-masing daerah. Saat ini, indeks digital NTB adalah 3,44.
“Di Provinsi, kami melaksanakan literasi digital kepada seluruh perangkat desa dan kader PKK,” katanya di hadapan peserta rakor, seraya menjelaskan bahwa awal tahun ini Diskominfotik NTB juga akan melaksanakan literasi digital untuk seluruh kabupaten/kota melalui talkshow di Mataram. Dilaksanakan secara bergilir di kabupaten/kota sebagai host.
Dikatakannya, untuk meningkatkan indeks digitalisasi di NTB, sebagaimana amanah Kementerian Kominfo RI, maka ada empat faktor yang mesti dibenahi dan digalakkan secara bersama, bersinergi dan berkolaborasi yaitu digital skill (kemampuan digital), digital ethics (etika digital), digital culture (budaya digital) dan digital safety (keamanan digital).
“Kita harus bersama-sama melaksanakannya untuk mendorong literasi digital NTB, agar terus meningkat,” tegasnya.
Selain itu, dia berharap agar EPSS dan SPBE mendapat perhatian serius untuk ditingkatkan. Saat ini EPSS NTB berada pada posisi ketiga setelah Bali dan DKI Jakarta. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Diskominfotik NTB Yasrul, S. Kom., M. Eng, hasil penilaian SPBE tahun 2023, domain SPBE paling lengkap adalah Kabupaten Sumbawa dengan nilai 3,41. Untuk tata kelola dan manejemen paling tinggi yaitu Kota Mataram dengan nilai 3,47.
“Sedangkan domain layanan masih dipegang oleh Provinsi NTB,” ujar Yasrul dihadapan peserta rakor.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Informasi dan Komunisi Publik (IKP) Diskominfotik NTB Drs. Harun Alrasyid mengatakan pentingnya sharing informasi untuk penetrasi informasi secara cepat, tepat dan akurat kepada publik. Disinilah perlunya kerja sama saling melengkapi dengan media massa baik online, elektronik maupun cetak.
“Selain itu, juga perlu ditingkatkan kapasitas atau keahlian staf untuk menghasilkan berita yang lebih berkualitas, sekaligus menangkal berita hoaks yang muncul akibat digitalisasi,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Syafruddin, S.H., M.H mengingatkan pentingnya keamanan siber baik di tingkat propinsi maupun daerah. Hanya saja dirinya mengakui bahwa kapasitas atau keahlian staf untuk pengamanan siber baik di propinsi maupun daerah masih terbatas.
“Diperlukan bimbingan teknis baik oleh propinsi maupun oleh BSSN di pusat,” tegasnya.
Dalam pada itu, Kepala Bidang Statistik, Drs. Lalu Sastra Wiria, MM, meminta agar Pemerintah Provinsi NTB dan Pemda kabuputen/kota untuk memperkuat koordinasi melalui forum satu data.
“Pemerintah provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota perlu berbagi informasi dalam penilaian mandiri EPSS khususnya terkait pengunggahan bukti dukung,” paparnya.
Sementara, Kepala UPTD Pusat Layanan Digital Ari Wahyudin, S.STP., M.M menjelaskan pengelolaan layanan pengaduan publik menggunakan enam indikator yaitu kecepatan dalam merespons, kemudian ketuntasan terhadap hal yang diadukan. Berikutnya yang tidak sesuai dengan substansi, kemudian tindak lanjut normatif, serta etika bahasa sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), terakhir perlindungan identitas.
"Keenam indikator tersebut, mesti diterapkan dalam pengelolaan pengaduan layanan publik SP4N Lapor,” pungkasnya.
Acara Rakor bertajuk “Mari kita wujudkan peningkatan dan penguatan kerja sama provinsi dengan Kabupaten/kota dalam memberikan layanan kepada masyarakat” tersebut menjadi momentum penting dalam membangun sinergi dan kesatuan visi di antara berbagai pemangku kepentingan di NTB.
Manajemen sumber daya tangguh profesional birokrasi serta anggaran berkesinambungan yang memadai sudah waktunya diprioritaskan sebagai konsekuensi transformasi teknologi. Dengan semangat cinta dan sinergi kolaborasi, NTB diharapkan dapat terus Maju Melaju, untuk masa depan era digital yang lebih baik.
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat berpijak utama pada dua landasan fungsi yaitu diseminasi informasi dan pelayanan publik. Dari dua hal tersebut, diterapkan secara teknis operasional dalam bentuk persiapan jaringan infrastruktur digital, pengelolaan informasi, penyelenggaraan penyiaran secara komunikatif. Adapun upaya yang perlu dilakukan secara gradual yaitu memanajemen sumber daya tangguh profesional birokrasi serta anggaran berkesinambungan yang memadai.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar