 |
| Anggota Komisi I DPRD NTB TGH. Najamuddin Mustafa |
MATARAM - REPORTASE 7
Anggota Komisi I DPRD NTB TGH. Najamuddin Mustafa menyayangkan pernyataan sejumlah aktivis terlebih yang membawa nama besar organisasi sekaliber Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terkesan membela Zulkiflimansyah.
Najamuddin menjelaskan apa yang dia sampaikan merupakan kritik wakil rakyat yang salah satu tugasnya mengontrol pemerintah.
Menurut Najamuddin, pernyataan sejumlah aktivis mahasiswa itu justru menunjukkan kelasnya. Hanya saja, dia tidak ingin berkonfrontasi dengan aktivis yang dinilai buta peta politik kepentingan. Dia justru "menantang" Zulkiflimansyah menanggapi sendiri pernyataannya baik melalui media maupun melalui forum debat.
"Saya nggak mau berpolemik dengan adik-adik aktivis apalagi yang namanya HMI yang dikenal sebagai organisasi intelektual. Tapi sayangnya yang membawa nama HMI ini kok justru mau diperalat untuk kepentingan politik Zulkiflimansyah," ujar Najamudin dengan nada santai pada Kamis (14/3/2024).
Terkait rencana renovasi Kantor Gubernur itu dinilai hal yang lumrah di tengah kondisi fiskal pemerintah Provinsi NTB yang membaik. Dia membandingkan dengan tata kelola keuangan daerah di era Zulkiflimansyah yang justru defisit dan meninggalkan hutang ratusan milyar.
"Siapa bilang anggaran renovasi kantor Gubernur Rp 40 Miliar itu mengganggu keuangan daerah. Justru jelas sekali di zaman Zulkiflimansyah yang tata kelola keuangannya amburadul sampai meninggalkan hutang. Baru di zaman Zul yang seperti itu sampai orang datang bawa gembok ke pendopo nagih hutang," ungkapnya.
Dia juga meminta aparat hukum untuk menelusuri program beasiswa di zaman Zulkiflimansyah. Siapa pelaksananya, berapa anggaran yang digunakan, siapa yang dikirim, hingga apa outputnya. Hingga saat ini, Zulkiflimansyah dinilai tidak pernah melaporkan secara rinci terkait program beasiswa itu.
Najamuddin mempertanyakan Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) yang dibentuk di era kepemimpinan Zulkiflimansyah. Apalagi saat itu, program beasiswa digembar-gemborkan tidak menggunakan APBD.
"Kalau begitu ayo kita akan laporkan program beasiswa ini ke penegak hukum baik pola pelaksanaannya hingga outputnya apa. Ini kan aneh. Dulu katanya mau pakai dana CSR tapi ke sini-sini malah pakai APBD. Ini perlu diaudit investigasi program beasiswa ini," tegasnya.
Menurutnya, sejatinya Pemerintah Provinsi NTB lebih memperdulikan kasus putus sekolah. Terutama siswa SMP yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya SMA sederajat. Adapun program beasiswa itu merupakan ranah pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan dan itu sudah terlaksana sejak lama.
"Coba lihat data angka putus sekolah dan angka drop out kita di NTB ini. Semestinya itu yang dituntaskan dulu. Untuk beasiswa ini kan ramahnya presiden melalui kementerian pendidikan. Kok gaya mau ambil alih program pemerintah pusat padahal anggarannya defisit. Ini yang perlu dikritisi mahasiswa HMI itu, bukan malah seolah jadi corongnya Zul. Seharusnya Korps Alumni HMI (KAHMI) bersikap juga dong," paparnya.
Apa yang disampaikan Zulkiflimansyah dalam videonya terkait renovasi Kantor Gubernur yang tendensius justru menunjukkan kualitas berpikir amatiran. Menurutnya, Zulkiflimansyah sangat beruntung lolos dari jeratan hukum terkait program yang dilaksanakan selama menjabat.
"Sudah saya bilang, coba kita telisik program irigasi tetesnya senilai Rp 19 miliar, pembangunan jalan kabupaten di Batu Rotok Sumbawa, pemberian kredit untuk sekolah penerbangan melalui Bank NTB Syari'ah senilai Rp 14 Miliar, belum lagi program beasiswa dan MXGP. Coba itu ditelusuri dan diaudit. Ini kok kita mau merenovasi kantor untuk kepentingan pelayanan masyarakat dari Ampenan sampai Sape malah dia yang usil," ujar Najamudin kesal.
Disinggung apakah komentarnya berindikasi sesuatu atau mengarah pada perolehan proyek terkait renovasi kantor Gubernur, Najamuddin membantahnya. Dia tidak punya perusahaan untuk menjalankan proyek termasuk koneksi ke pengusaha papan atas.
Dia hanya berharap apa yang disampaikan melalui media dapat membuka cakrawala berpikir masyakarat terutama para aktivis pemuda dan mahasiswa agar tidak dinina bobokkan oleh kepentingan politik seperti Zulkiflimansyah.
"Apa yang mau diharapkan dari seorang Zulkiflimansyah. Jelas-jelas dia menurut saya gagal dalam memimpin NTB baik tata kelola birokrasi, tata kelola keuangan daerah, dan lainnya. Ada kek gubernur melakukan mutasi berpuluh - puluh kali. Sampai ada juga yang informasinya dari staf langsung naik eselon 3 ini kan ajaib. Sudahlah, kita pakai akal sehat saja dalam memilih pemimpin. Jangan mau dibodoh-bodohi," tegasnya.
Pewarta: Hadi/Red
Editor: R7-02
0Komentar