Tanggapi Issu Penari Telanjang, LP-KPK NTB Minta Semua Stakeholder Bersikap Tegas

(Foto: Sekjen LP-KPK NTB Rusman Khair, SS., SH, dan ketua LP-KPK Lombok Barat Inde Ahmad Yani, S. Pd., SH)

Lombok Barat - Reportase7.com
Kabar mengenai adanya aktifitas penari telanjang di kawasan Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat terus menuai polemik di tengah masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat dan ormas menyampaikan statmennya mengenai hal tersebut, kini giliran Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan Komisi Daerah Nusa Tenggara Barat (LP-KPK NTB) angkat bicara terkait issu yang terus berkembang bahkan semakin memanas.

Rusman Khair, SS., SH, ketika ditemui di kawasan Senggigi mengungkapkan keprihatinannya atas kejadian atau dugaan praktek-praktek porno aksi yang terjadi pada salah satu Cafe di kawasan wisata Senggigi. Yang menurutnya sangat tidak mencerminkan norma kesopanan dan mencoreng nama baik pulau Lombok pada umumnya.

"Atas nama lembaga dan pribadi, selaku warga masyarakat Senggigi-Batulayar ikut prihatin tentang issu yg bergulir di tengah masyarakat saat ini, terkait adanya dugaan aktifitas penari telanjang pada salah satu Cafe yang ada di kawasan senggigi Batulayar Lombok Barat," ungkap sekjen LP-KPK NTB ini.

Dirinya meminta kepada pemerintah, dari semua tingkatan seperti Pemda, Kecamatan yang juga sebagai pembina di wilayah, Pemerintahan Desa agar menjamin praktek-praktek porno aksi yang dapat mencereng nama baik daerah dapat di selidiki dan dijamin tidak ada.

"Praktek penjual jasa seperti itu berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat dan dapat mengacam stabilitas keamanan," terangnya.

Pria yang berprofesi sebagai lawyer ini juga mengingatkan agar seluruh stakholder bersikap tegas dan bijak dalam menerima informasi.

"Pemetintah dan aparat keamanan harus tegas dan bijak dalam menerima informasi seperti ini," tegasnya.

Diketahui bahwa dugaan adanya aktifitas penari telanjang di salah satu cafe di kawasan Senggigi-Batulayar menyita perhatian banyak pihak. Tentu hal ini menjadi keresahan di tengah masyarakat, sehingga hal ini di khawatirkan akan mengganggu kamtibmas di wilayah tersebut.

Senada dengan itu, ketua LP-KPK Lombok Barat Inde Ahmad Yani, ketika dikonfirmasi menyampaikan agar pemerintah dan APH segera membuat kesimpulan terkait issu yang saat ini bergelinding ditemgah masyarakat.

"Kalau memang aktifitas itu ada, supaya segera menindak tegas managemen Cafe yang menyediakan jasa penari telanjang itu. Dengan menutup atau mencabut izin nya, tapi kalau aktifitas itu tidak ada supaya pemerintah dan APH menyampaikan dan mengklarifikasi kepada masyarakat agar tidak menjadi issu negatif," ungkap Inde singkat.

Pewarta: Red
Editor: R7 - 01