Mataram - Reportase7.com
Ada indikasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di NTB dipergunakan untuk Pokir beberapa dewan di DPRD NTB dan di distribusikan di Pulau Sumbawa.
Lombok Global Institute (Logis) mendesak Distanbun NTB untuk transparan siapa oknum dewan yang mengalihkan DBHCHT menjadi Pokir dan di distribusikan di Pulau Sumbawa, Kamis 12 Maret 2025.
“Kita mendesak Kadis Distanbun untuk transparan siapa saja oknum dewan yang menjadikan DBHCHT menjadi Pokir,” ujarnya.
Logis mengindikasi ada oknum DPRD NTB Dapil Mataram yang mendapat Pokir bersumber dari DBHCHT dan dialihkan untuk pembangunan di luar Pulau Lombok. Padahal Pokir merupakan aspirasi saat dewan melakukan reses ke Dapil.
Ini menjadi aneh, jika dewan dari Dapil Mataram namun justru melepas Pokirnya di luar dari Dapil tersebut. Sehingga kuat dugaan ada mafia pokir.
“Ini kan aneh Dapilnya Mataram tapi lepas Pokir di luar Pulau Lombok,” ujarnya.
Fihir menduga ada mafia Pokir di DPRD NTB, sehingga memita Distanbun NTB untuk transparan siapa saja penerima Pokir.
“Kita akan hearing nanti ke Distanbun NTB untuk meminta data. Karena Pokir-Pokir ini numpuk di Distanbun,” pungkasnya.
Pewarta: Red
Editor: R7 - 01
0Komentar